^ Ke Atas
 
HEADLINE:
2014-08-19 20:16:21 - Fokus Mengurus K-2, Solok Selatan Tak Terima CPNS 2014 <0> 2014-08-11 13:30:17 - KPU SOLSEL AJUKAN ANGGARAN PILKADA RP 14 MILIAR <0> 2014-08-11 13:22:36 - 20 TAHUN TAK DIALIRI LISTRIK, JORONG LIKI KINI TERANG <0> 2014-07-14 10:41:25 - Dirut PDAM Solsel Dinonaktifkan <0> 2014-07-14 10:38:32 - Perbaikan Jalan Rusak Mendesak <0>
 

BERITA FOTO

2011-09-07 : Berita Foto 1

Hot Water Boom

2011-09-07 : Wisata

JAJAK PENDAPAT

Bagaimana menurut Anda tentang tampilan website ini ?

Bagus
Cukup
Kurang

Tampilkan Hasil Suara

Bagaimana menurut Anda tentang tampilan website ini ?

Bagus (51.4 %)

Cukup (18.5 %)

Kurang (30.1 %)

(2087 Suara)

Anda berada di: Depan > Post
Pemkab Solsel Bentuk Tim Terpadu
Diposting pada: 2013-03-05 23:34:50 | Hits : 213 | Kategori: Daerah
 

BERANTAS TAMBANG EMAS LIAR

Penambangan emas tan­pa izin atau liar (illegal minning) di Kabupaten Solok Selatan makin marak. Untuk memberantas tambang liar itu, Peme­rintah Kabupaten Solok Selatan segera membentuk tim terpadu (SK4).

Pembentukan SK4 itu memang sudah diagendakan pada 2013 ini, dengan pagu anggaran sebesar Rp300 juta yang ditumpangkan di pos belanja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Solsel. Akan tetapi, Bupati Solok Selatan H Muzni Zakaria me­ngambil tin­da­kan ce­pat karena telah dipanggil oleh Polda Sumbar. Pemanggilan tersebut terkait maraknya aktivitas tambang emas ilegal di daerah itu, bahkan aktivitasnya sudah memakan korban jiwa.

”Bapak Bupati mela­kukan jejak pendapat terha­dap aparatur pemerintah daerah Solsel dalam apel pagi terkait aktivitas illegal minning. Dengan memberikan secarik kertas, aparatur pemerintahan itu disilahkan untuk memberikan tangga­pannya tanpa harus menulis­kan nama, sehingga muncul suara terbanyak bahwa ak­tivi­tas illegal minning harus diberantas,” ujar Sekretaris Daerah Solok Selatan Fachril Murad, Senin (4/3).

Jejak pendapat itu dilan­jutkan dengan rapat dengar pendapat dari kepala satuan kerja perangkat daerah yang menjabat di daerah itu. Hasilnya hampir sama, yaitu kesepakatan untuk mem­berantas aktivitas illegal minning di daerah itu.

”Ada 10 poin usulan aparatur Pemda Solsel, termasuk staf, dan 13 poin kesimpulan hasil dengar pendapat dengan para SKPD,” kata Sekda Solsel.

Dalam poin yang diu­sulkan para staf dan hasil dengar pendapat pimpinan SKPD, ada kesamaan. Intinya, atas nama aparatur pe­merintahan di Daerah Solok Selatan sepakat menolak aktivitas illegal minning, gencar mensosialisasikan bahaya dan ancaman hukum kasus illegal minning, membentuk tim terpadu yang akan melaporkan temuan ke pemerintah pusat, mem­bong­kar oknum aparat penegak hukum yang terlibat, membentuk pos pantau, dan mengusulkan pemben­tukan wilayah pertam­bangan rakyat.

Jangan ada dusta di antara kita,” demikian slogan yang akan diusung dalam upaya pembe­ranta­san kasus illegal minning di Solok Selatan. Slogan ini ditujukan untuk tidak adanya “kucing aia” dalam memberantas illegal minning. Maka­nya, pendapat itu ditelusuri oleh pemda ke seluruh aparatur peme­rintahan daerah. Hal itu mengingat, selama ini pembe­rantasan illegal minning terkesan tebang pilih, dibeking oknum, dan pembocoran razia sehingga induak angkang dalam aktivitas illegal minning tidak tersentuh sama sekali. Setelah bulat suara aparatur pemerintahan daerah untuk mem­berantas kasus tambang emas liar, maka rencana itu akan diperluas ke seluruh masyarakat dan Mus­pida Solsel.

“Insya Allah, besok (hari ini-red) kita akan melakukan perte­muan dengan muspida dan peme­rintahan nagari serta dan jorong untuk bersama-sama memberantas tam­bang liar,” ungkap Fachril Murad.

Adapun peluang untuk pem­bentukan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) masih terbuka luas di daerah ini. Menurut catatan Dinas Energi, dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Solok Selatan, ada 36 perusahaan peme­gang Izin Usaha Pertambangan (IUP) di daerah itu.

Dari 36 perusahaan itu, 10 perusahaan bergerak di sektor pertambangan emas, 2 IUP peru­sahaan memiliki kadar emas, galena, zinc, dan biji besi, 12 perusahaan bergerak di sektor pertambangan biji besi, selebihnya bergerak di sektor pertambangan logam dasar, galena, tembaga. Akan tetapi, kebanyakan perusahaan itu tidak aktif dan tidak jelas kebe­radaannya sampai saat ini.

Sementara itu, sudah 7 peru­sahaan yang sudah berakhir izinnya. Yaitu, PT Tripilar Globalindo (logam dasar), PT Family Mineral Sejah­tera (biji besi), PT Dwi Artha Prima (logam dasar), PT Panca Jangkar Sejati (logam dasar), CV Sarantau Karya (logam dasar), PT Galian Endapan Buana (mangan), dan PT Jessly Tambang Mineral (logam dasar). Sedangkan perusahaan emas yang ada, kebanyakan tidak aktif, dan kalaupun aktif, sangat minim memberikan kontribusi terhadap APBD Solsel.

Harian Haluan

 

Posting Lainnya:

« Kembali